KLHK Ajak Cintai Hutan dan Lingkungan Melalui PERTIKAWAN

“Cinta Hutan, Lestari Lingkungan” menjadi tema penyelenggaraan Perkemahan Bakti Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru Tingkat Regional Sulawesi dan Maluku Tahun 2018, yang akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 1 s/d 5 Agustus 218, di Tonasa Park Kab. Pangkep.

Kegiatan Perkemahan Bakti Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru atau dikenal dengan PERTIKAWAN, dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Bambang Hendroyono sebagai Ketua Pembina Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru. Saat pembukaan (01/08/2018) disampaikan tentang pentingnya mencintai hutan demi terwujudnya lingkungan yang lestari.

Pada kesempatan yang sama, Bapak Bambang Hendroyono melakukan penanaman bibit pohon Eboni di lokasi PERTIKAWAN. Aksi tanam pohon ini serentak diikuti oleh seluruh jajaran instansi yang hadir, mulai dari UPT.KLHK, Pemprov Sulsel hingga Pemda Kabupaten Pangkep. Adapun jenis bibit yang ditanam saat momen pembukaan kegiatan PERTIKAWAN adalah Eboni, Bitti, Mahoni, Pulai, Cemara Laut, Saga dan Asam.

Sesuai dengan tema PERTIKAWAN kali ini “Cinta Hutan, Lestari Lingkungan”, maka serangkaian acara tidak lepas dari berbagai aksi untuk membangkitkan rasa cinta dan peduli terhadap hutan. Tak lain agar 700 tunas bangsa yang merupakan Pramuka Penegak dan Pandega yang hadir dalam PERTIKAWAN  dapat menjadi kader-kader terbaik penyelamat hutan dan pelestari alam-lingkungan.

Lokasi PERTIKAWAN yang berada di Desa Balocci, Tonasa, Kab.Pangkep merupakan kawasan Tahura yang dikenal dengaan hamparan keindahan Karstnya. Melalui kegiatan PERTIKAWAN, para peserta Pramuka diajak untuk melihat langsung wujud Ekosistem Karst sekaligus melakukan upaya pelestarian Ekosistem Karst.

Aksi penanaman 1.500 pohon dilakukan pada areal seluas 2 Ha dengan jenis tanaman : Jamblang, Gmelina, Mahoni, Cemara Laut, Kesambi, Bidara, Asam, Kayu Kuku, Bitti dan Jati diharapkan akan menjadi Monumen Pelestarian Ekosistem Karst yang dipersembahkan oleh peserta PERTIKAWAN Regional Sulawesi Maluku dan diharapkan dapat menjadi model percontohan sehingga menumbuhkan kepedulian semua pihak terhadap kelestarian ekosistem karst.

Dalam sambutan pembukaan Menteri KLHK yang disampaikan oleh Sekjen KLHK Bambang Hendroyono (01/08/2018) disampaikan juga bahwa masyarakat diharapkan menanam 25 pohon selama hidup sebagai upaya penyelamatan hutan dan mewujudkan Masyarakat Gemar Menanam. Sinergi dengan hal tersebut BPDASHL Jeneberang Saddang dalam stand pamerannya menyediakan bibit gratis pada peserta PERTIKAWAN dan juga masyarakat sekitar area perkemahan.

Selain aksi penanaman, juga disampaikan informasi pengetahuan kepada para Pramuka melalui pendalaman materi Krida Saka Wanabakti yakni Tata Wana (Pengukuran dan Pemetaan Hutan), Bina Wana (Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman), dan Reksa Wana (Pengamatan Satwa). Selain itu, rangkaian acara lainnya seperti pameran produk-produk hasil hutan, peralatan/perlengkapan penyelamatan-pengelolaan hutan juga ikut memeriahkan acara PERTIKAWAN 2018.

Dengan terselenggaranya PERTIKAWAN 2018 tingkat regional Sulawesi Maluku selama 5 hari, diharapkan mampu menumbuhkan benih-benih cinta kepada hutan dan peduli pada kelestarian lingkungan dalam diri para tunas bangsa .

 

-Kontributor BPDASHL Jeneberang Saddang-

Imbal Jasa Lingkungan dalam Kegiatan “Urun Daya” Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

 

 

“Urun Daya” Forum DAS Provinsi Sumbar dalam Pengelolaan DAS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang mengupayakan kegiatan yang bersifat urun daya atau crowdsourcing dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). Kegiatan urun daya adalah model gotong royong modern dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan. Model ini dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis DAS baik dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi, Penggerak Lingkungan (Forum/Komunitas), Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku usaha serta masyarakat madani pada umumnya. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, yang diwakili oleh Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Ir. Sakti Hadengganan, M.For,.Sc. dalam acara Pengukuhan Pengurus dan Musyawarah Kerja Forum DAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan tema “Selamatkan Sumatera Barat Dengan Pengelolaan DAS Terpadu dan Berkelanjutan” pada tanggal 18 Juli 2018 di Padang.

Pada kesempatan tersebut, Sakti Hadengganan menjelaskan bahwa urun daya atau crowdsourcing pada prinsipnya didasarkan pada kesadaran bahwa tidak mungkin pemerintah sendirian melakukan pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam sendirian sehingga perlu dukungan “urun daya” dari semua pihak, pengelolaan menjadi multi sektor yang bersinergi dengan mengacu pada satu perencanaan terpadu; perlu pengembangan sistem insentif-disinsentif yaitu pengembangan sistem imbal jasa lingkungan; pengembangan kerja sama pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership) dengan mengedepankan bahwa yang menikmati jasa lingkungan harus berperan aktif dalam pengawetan dan perlindungan dengan memberikan imbal jasa lingkungan sehingga setiap kegiatan dapat berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

Sebagai contoh kegiatan urun daya yang dimungkinkan dalam pengelolaan DAS khususnya dalam pengendalian kerusakan perairan darat (PKPD) antara lain (1) setiap rumah/bangunan wajib punya sumur resapan dan biopori, (2) penggalangan dana publik/private untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk keperluan penyelamatan danau, penyelamatan sungai, (3) penggalangan partisipasi publik untuk mengawasi setiap kegiatan PKPD, dan (4) gerakan penghijauan dan pembagian bibit oleh masyarakat seperti yang telah dilaksanakan selama ini dalam rangka perbaikan daerah tangkapan air dan mempertinggi resapan (infiltrasi) air hujan dalam tanah.

Salah satu kegiatan urun daya dimaksud dapat didorong dan dilakukan melalui Forum DAS Sumatera Barat yang diketuai oleh Dr. Ir. Masrul Djalal, MS., sebagaimana telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522-371-2018 Tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Mei 2018. Forum DAS dimaksud merupakan wadah untuk melakukan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi dan masukan kepada pembuatan keputusan tentang kebijakan, implementasi kegiatan, dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam secara terpadu di DAS.

Pengukuhan susunan pengurus forum DAS Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Hendri Octavia, M.Si. selaku ketua panitia menyampaikan bahwa Pengelolaan DAS wajib dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor terkait. Sedangkan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Drs. H. Nasrul Abit, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa DAS penting dikelola dengan baik terutama untuk menjaga kelestarian sungai. Sungai-sungai di Sumatera Barat tidak hanya berguna bagi Sumatera Barat tetapi juga oleh daerah lain, seperti Sungai Batanghari yang dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi dan sungai Kampar yang dimanfaatkan oleh masyarakat Riau. Untuk itu, sungai-sungai di Sumatera barat harus dikelola dengan baik agar tetap terjaga terutama agar tidak menimbulkan banjir. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu kelola bersama.

Setelah proses pengukuhan Forum DAS Provinsi Sumatera Barat oleh Wakil Gubernur selesai, acara dilanjutkan dengan musyawarah kerja tahun 2018 yang diikuti oleh seluruh pengurus, guna menyusun program untuk menterjemahkan tugas-tugas yang diemban Forum DAS sebagai yang telah tertuang pada Keputusan Gubernur, bahwa tugas Forum DAS adalah (1) mengkaji kebijakan, rencana dan program yang sedang dan akan dilaksanakan di dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), (2) mengkaji permasalahan uang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (3) mengkaji permasalahan yang timbul sebagai akibat dari bencana alam dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Semoga keberadaan Forum DAS dimaksud dapat lebih meningkatkan kinerja DAS terutama dalam kaitannya pengawetan dan perlindungan perairan darat.

 

Padang, 18 Juli 2018

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat,

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Workshop On Integrated Lake Basin Management

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Workshop mengenai pengelolaan danau, dengan judul Integrated Lake Basin Management. Workshop dibuka oleh DirekturJenderal PDASHL, Bapak IB Putera Parthama, dengan narasumber dari International Lake Environment Committeee Foundation (ILEC), Prof. Masahisa Nakamura dan Ms. Kiyoko Takemoto.

ILEC adalah lembaga non pemerintah internasional yang berkedudukan di Jepang, dan sangat berpengalaman dalam pengelolaan danau di Jepang, khususnya Danau Biwa, dan beberapa danau di berbagai negara. Melalui workshop ini diharapkan KLHK dan pemangku kepentingan lainnnya dapat mengambil pembelajaran mengenai pengelolaan danau.

Workshop ILBM ini juga mengantarkan informasi mengenai penyelenggaraan the 17th World Lake Conference (WLC17) yang akan dilaksanakan di Ibaraki, Jepang, pada tanggal 15-19 Oktober 2018, yang akan dihadiri oleh para pengelola danau dari berbagai negara, dan direncanakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menjadi salah satu keynote speaker dalam Opening Ceremony WLC. Diharapkan Indonesia, khususnya KLHK akan dapat terlibat aktif dalam WLC17, dan mengambil pembelajaran yang bermanfaat untuk peningkatan pengelolaan danau di Indonesia.

 

Jakarta, 12 Juli 2018

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Ditjen PDASHL - KLHK

 

KLHK Launching Model Desa RHL Berbasis DAS

Pembangunan model desa Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat memberikan contoh/ model bagi para pemangku kepentingan tentang berbagai bentuk pelaksanaan kegiatan RHL yang berbasis DAS, pada lingkup administrasi terkecil.

Tanggal 11 Juli 2018, Desa Cilampuyang, Kabupaten Garut, sebagai model desa RHL berbasis DAS dilaunching KLHK melalui BPDASHL Cimanuk Citanduy oleh Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Bapak IB. Putera Parthama, P.hD. Selain melaunching acara tersebut Dirjen PDASHL melakukan penanaman serta menandatangani perjanjian kerja sama antara BPDASHL dan 10 Universitas dalam merehabilitasi hutan dan lahan.

Sasaran pengembangan Model Desa RHL adalah lahan pertanian dan perkebunan kering. Desa Cilampuyang yang memiliki luas 1470 Ha secara hidrologis berada di daerah hulu Cimanuk dan berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan atau resapan air yang aktif serta sebagai tempat pertanian rakyat. Kepala BPDASHL Cimanuk Citanduy dalam sambutannya meminta dukungan dari pemerintah Garut untuk membantu meningkatkan kualitas tanah dan air berbasis DAS.

Pembangunan model desa RHL berbasis DAS merupakan satu paket kegiatan yang di dalamnya terdapat pekerjaan : pembuatan rancangan model desa RHL berbasis DAS dan pendampingan masyarakat, pembuatan agroforestri, pembuatan KBR, pembuatan dam penahan, pembuatan gully plug, dan pembuatan sumur resapan air. Dengan pembangunan model ini, desa diharapkan mampu menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya.

Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Sedunia 2018

Isu penurunan kualitas/produktivitas lahan atau lebih dikenal sebagai degradasi lahan banyak melanda di beberapa Negara berkembang. Kualitas lahan menurun bisa diakibatkan kurang tepatnya penentuan awal pengelolaan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi alam Indonesia memiliki lahan yang subur dan memiliki sumber daya alam sedemikian kaya. Namun demikian, proses perubahan fisik dan kimia di permukaan dataran Indonesia cenderung intensif. Artinya negara kita,  jika sedikit saja salah tata kelola, proses degradasi akan terjadi dan cenderung meluas.

Berdasarkan peta erosi global yang disampaikan Morgan (2005), kita termasuk negara dengan laju sedimentasi tertinggi di dunia, yaitu > 250 ton/km2/tahun. Dampaknya sungguh dahsyat, disamping penurunan produktivitas lahan, terjadi  peningkatan frekuensi bencana banjir, masalah irigasi, dan masalah sumber tenaga air atau disebut dengan bencana hidrometeorologis. Laporan BNPB tahun 2016 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kejadian bencana hidrometeorologis hingga 16 kali lebih tinggi dibandingkan  tahun 2002.

Berbagai bentuk kerugianpun menghadang kita. Kerugian ekonomi akibat erosi di Jawa  menurut Morgan (2005) sebesar U$ 400 juta/tahun. Laporan BAPPENAS (2015) menyatakan bahwa secara total, jumlah air seluruh pulau di Indonesia terjadi surplus sebesar 449.045 juta m3 (2015). Namun untuk Jawa dan Bali terjadi defisit sebesar 105.786 juta m3 dan Nusa Tenggara defisit sebesar 2.317 juta m3. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,8 % per tahun serta laju kerusakan hutan dan lahan yang cenderung tinggi, dapat dibayangkan krisis sumberdaya air yang terjadi saat ini dan masa mendatang. Dengan demikian, keikutsertaan  Indonesia dalam konvensi PBB tentang penanggulangan degradasi lahan dan penggurunan (United Nation Convention to Combat Desertification, UNCCD) menjadi dasar dalam menurunkan  jumlah degradasi yang terjadi.

Hasil pertemuan PBB,  UNCCD melalui peraturan Presiden No. 135 Tahun 1998, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia, atau yang lebih dikenal sebagai World Day to Combat Desertification (WDCD) pada tanggal 17 Juni. Peringatan tersebut diharapkan menjadi momentum meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pihak dalam menangani degradasi lahan yang telah menurunkan kualitas hidup manusia di berbagai belahan dunia. Tema WDCD Tahun 2018 secara global adalah “Land has true value.  Invest in it,”  sedangkan secara nasional adalah “Lahan adalah aset yang bernilai tinggi, Jaga dan kelola untuk masa depan”.

Maksud diselenggarakan peringatan ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan para pihak dalam penanganan degradasi lahan dan mempercepat perumusan program tepat guna. Tujuan yang hendak dicapai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data spasial yang handal dan dapat diakses para pihak untuk mendukung rumusan strategi berdayaguna dalam penanggulangan degradasi lahan sehingga target keseimbangan antara degradasi dan rehabilitasi pada tahun 2030 (2030 Zero Net Land Degradation) dapat tercapai.

2. Meningkatnya mobilisasi berbagai skema sumberdaya dalam penanganan degradasi lahan dan peningkatan tingkat penghidupan masyarakat.

3. Tercapainya target serta pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal, SDG), yaitu penurunan proporsi lahan terdegradasi menurut luas wilayah.

4. Dihasilkan kerangka kerja logis yang tepatguna dan selalu termutahirkan dalam formulasi program nasional penanggulangan degradasi lahan yang dapat diterima dan mampu menggerakkan partisipasi para pihak.

Galeri Video

Kalendar

August 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LOGIN